Kuala Lumpur - Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, memastikan pemerintah tidak akan menutup-nutupi hasil investigasi terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) yang tersandung skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi.
Menurut Anwar Ibrahim, sanksi tegas yang telah dijatuhkan badan induk sepak bola dunia (FIFA) terhadap FAM tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang enteng. Bahkan, ia tak menampik apabila skandal pemalsuan ini menjadi isu besar di Negeri Jiran.
“Ya, ini (skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Timnas Malaysia) isu yang besar. Pemerintah telah menyelidikinya, dan tidak akan ada upaya untuk menutupi kasus ini,” ujar Anwar Ibrahim seperti dikutip dari Berita Harian.
"Saya memahami masyarakat sudah tidak sabar dan menginginkan tindakan yang segera. Mereka bilang kami tidak bertindak, tetapi kami harus membiarkannya melalui proses normal," ia menambahkan.
Singgung Program Naturalisasi
Perdana Menteri Malaysia yang telah menjabat sejak 2022 tersebut juga angkat bicara mengenai langkah FAM dalam melakukan program naturalisasi pemain, demi menggenjot prestasi Skuad Harimau Malaya.
Menurut Anwar, pilihan yang terbaik adalah mengembangkan talenta-talenta lokal. Meskipun demikian, ia tak menyangkal apabila penggemar Timnas Malaysia terkadang menuntut hasil yang instan dan cepat.
"Saya juga seorang penggemar olahraga. Idealnya, kita perlu mengembangkan bakat lokal dan kami telah menyalurkan dana untuk tujuan ini, tetapi akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan," ujarnya.
Seleksi Lebih Ketat
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hannah Yeoh, mendesak FAM untuk melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap pemain naturalisasi. Hasil investigasi independen yang dilakukan terhadap FAM juga harus ditanggapi serius.
“Apa yang saya inginkan sangat jelas, yaitu agar laporan independen dibaca, ditindaklanjuti, dan diimplementasikan otoritas yang berwenang. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi lagi,” ujar Yeoh dikutip dari New Straits Times.
Tak hanya itu, Yeoh juga menekankan soal pentingnya reformasi tata kelola sepak bola FAM agar insiden-insiden serupa tidak kembali terulang di masa depan. Untuk saat ini, FAM tengah menunggu keputusan di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).
Ogah Lakukan Intervensi
Upaya Hannah Yeoh yang mendorong Komisaris Olahraga untuk meninjau langkah-langkah yang diperlukan menjadi salah satu sinyal bahwa pemerintah bakal menggunakan wewenang hukum tanpa melanggar garis merah FIFA.
Pasalnya, jika Pemerintah Malaysia melakukan campur tangan yang berlebihan terhadap FAM, hal ini dikhawatirkan bisa dianggap sebagai bentuk intervensi yang berpotensi menimbulkan sanksi lebih tegas dari FIFA.
“Jika pemerintah campur tangan dalam pengelolaan FAM, kita berisiko dikenakan suspensi. Tetapi kita dapat memperkuat tata kelola melalui sistem yang sudah ada,” ujar Menteri Pemuda dan Olahraga yang menjabat sejak 2022 itu.